in ,

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas XI. Kesuksesan itu sangat

bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan

rintangan yang kalian hadapi di kelas XI akan semakin berat. Oleh karena itu,

kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Jangan lupa senantiasa

berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan

memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada awal pembelajaran PPKn di kelas XI, kalian akan diajak menelaah

harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah,

sebelum kalian menelaah hal tersebut, coba kalian cermati wacana di bawah ini!

Wapres: Harmonisasikan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia

Jakarta (ANTARA Aceh) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan

berbagai pihak dapat mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak

asasi manusia karena setiap orang juga wajib untuk tidak melakukan

sesuatu yang melanggar hak orang lain. “Untuk HAM (Hak Asasi

Manusia), orang sering tidak lengkap dalam pemahamannya,” kata

Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat

Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian

Hukum dan HAM di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.

Wapres mengingatkan bahwa orang kerap lupa di pasal 28J UUD

NRI Tahun 1945 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang wajib

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Selain itu, ayat (2)

menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian, ujar Wapres,

maka kalau orang berdemonstrasi dengan menguasai jalan sehingga

tidak ada pengguna jalan yang bisa melewatinya adalah sama saja

melanggar hak orang lain yang ingin menggunakan jalan tersebut.

“Harus ditegakkan dua-duanya, kewajiban dan hak asasi,” kata

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga berpendapat bahwa banyaknya aturan tidak

mengakibatkan suatu negara dapat maju, tetapi yang lebih penting

lagi adalah bagaimana penegakan aturan itu benar-benar dilaksanakan

dengan baik dan benar. Ia mengemukakan, tugas yang diemban

Kementerian Hukum dan HAM juga luar biasa besar dan dapat

dikatakan sebagai penjaga pilar demokrasi. “karena itu perlu dijaga

independensi. Tanpa penjagaan terhadap lalu lintas demokrasi, maka

demokrasi itu juga tidak bisa berjalan,” katanya.

Wapres juga menginginkan adanya orientasi yang benar-benar

memerlukan kekompakan dan profesionalisme dari seluruh jajaran

baik dari atas maupun sampai bawah dari Kemenkumham.

Sumber : http://aceh.antaranews.com/berita/24679a

Nah, setelah kalian membaca wacana tersebut coba tuliskan semua hal yang

kalian pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini!

A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

No. Pendapat atau Pertanyaan yang Berkaitan dengan Wacana

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………

1. Makna Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal

ini bertuMuan agar supaya kalian dapat mendefnisikan dan memaknai setiap hak

yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya

kalian perhatikan fakta berikut dengan saksama.

a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri

sekali pun. Jika terbukti melakukannya negara akan mengenakan tindakan

hukum.

b. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain.

Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri

dari belenggu penjajahan tersebut.

c. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu

berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.

Dapatkah kalian menangkap makna ketiga fakta tersebut di atas? Jika kalian

menyimaknya dengan saksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu

melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut

merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa

ketiga hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi

seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu

dalam pengertian lain disebut hak asasi.

Dengan demikian, secara sederhana

hak asasi manusia itu adalah hak dasar

manusia menurut kodratnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor

39 tahun 1999, hak asasi manusia

adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.

Info Kewarganegaraan

Dasar pemikiran pembentukan

Undang-Undang RI Nomor

39 tahun 1999 tentang HAM

diantaranya:

a. Tuhan YME adalah

pencipta alam semesta

b. Manusia dianugerahi

jiwa, bentuk struktur,

kemampuan, kemauan

serta berbagai kemampuan

oleh Penciptanya untuk

menjamin kelangsungan

hidupnya.

c. Hak asasi manusia tidak

boleh dilenyapkan oleh

siapa pun dalam keadaan

apa pun.

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia,

dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian

tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna:

a. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak

ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat

manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan.

Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari

tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa

pembatasan karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat

pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan

kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

b. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat

manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang luhur. Tanpa HAM

manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.

Sumber: http://siapbelajar.com

Gambar 1.1 Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia

Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri

khusus sebagai berikut:

a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua umat

manusia yang sudah ada sejak lahir.

b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa

memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.

c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau

diserahkan kepada pihak lain.

d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,

apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat

dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya

yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan

dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia

dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna

kulit, kaya dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan

ketaqwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya

dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui

dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan

penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia

menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidaklah boleh kita lupakan bahwa

hakikat tadi tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara

kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri

manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar tadi

dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

2. Makna Kewajiban Asasi Manusia

Coba kalian amati gambar di bawah ini.

Sumber: www. minfaaang.blogspot.com dan gmsrw12.blogspot.com

Gambar 1.2 Kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia

Dua peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan

hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai

kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua,

misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar,

kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas

piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi

norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan

kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban

untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku, misalnya membayar pajak.

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban

asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi

manusia.

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya

memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang

pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi

kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari

kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan

ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari

dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di

kelas.

Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimana pun

dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi

pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga

negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak,

akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan

kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada

maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Tugas Mandiri 1.1

1. &arilah defnisi hak dan keZaMiban asasi dari beberapa pendapat pakar. .alian

dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media online. Tulislah hasil

temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No Nama Pakar/Ahli ‘e¿Qisi+Dk$sDsi

Manusia

‘e¿Qisi.eZDMiEDQ

Asasi Manusia

1.

2.

3.

2. 6etelah kalian berhasil menemukan pendapat para pakar tentang defnisi hak

dan keZaMiban asasi manusia, analisislah persamaan dan perbedaan defnisidefnisi tersebut.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. &Rba kalian rumuskan sendiri defnisi hak dan keZaMiban asasi manusia.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

 dalam Pancasila

Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat

universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki

dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku

bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib

menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi

manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi,

kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan memengaruhi

pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam

proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu

Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian.

Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara

maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu

semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi

tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai

Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana

dipaparkan berikut ini.

1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai

Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya

terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini

bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat

dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk

agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan

agama.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara

pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan

hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

c. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara

warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling

menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan

negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan

prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu

sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

Sumber: http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/

Gambar 1.3 Gotong royong sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai

 penghormatan terhadap hak asasi manusia

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan

bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk

bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau

pun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan

dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan

sebesar-besarnya pada masyarakat.

Tugas Mandiri 1.2

&Rba kalian identifkasi Menis hak dan keZaMiban asasi manusia yang terkait

dengan setiap sila Pancasila. 7uliskan hasil identifkasimu dalam tabel di baZah

ini dan presentasikan di depan kelas!

No Sila Pancasila

Jenis

Hak Asasi Manusia

yang Terkait

Jenis Kewajiban

Asasi yang Terkait

1. Ketuhanan Yang Maha

Esa

a. ………………

b. ………………

c. ………………

a. ………………

b. ………………

c. ………………

2. Kemanusiaan yang adil

dan beradab

a. ………………

b. ………………

c. ………………

a. ………………

b. ………………

c. ………………

3. Persatuan Indonesia

a. ………………

b. ………………

c. ………………

a. ………………

b. ………………

c. ………………

4

Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/

perwakilan

a. ………………

b. ………………

c. ………………

a. ………………

b. ………………

c. ………………

5

Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat

Indonesia

a. ………………

b. ………………

c. ………………

a. ………………

b. ………………

c. ………………

2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai

instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata

lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.

Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan

konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.

Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai

instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin

hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama

Pasal 28 A – 28 J.

b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di

dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.

c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang

Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)

Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

Berat.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi,

Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).

1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia.

2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi

Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk

Berorganisasi.

3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri

Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.

Sumber: http://www.elsam.or.id

Gambar 1.4 Lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penegakan hak

 dan kewajiban asasi manusia

1) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres

Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi

Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2) Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009

Tugas Kelompok 1.1

1) Selain diatur dalam konstitusi, hak dan kewajiban asasi manusia juga diatur

di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang

+ak $sasi 0anusia. &Rba kalian identifkasi Menis hak dan keZaMiban asasi

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kewajiban Asasi Manusia Hak Asasi Manusia

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2) Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai

kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaanpertanyaan dibawah ini!

a. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

pelanggaran HAM?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

b. Apa saja solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran HAM?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila

Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan

selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan

aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang

terbuka.

Sumber: http://manadonyaman.wordpress.com

Gambar 1.5 Hidup rukun menjamin terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi

manusia

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila

nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam

kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan

apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan seharihari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat dalam tabel di

bawah ini.

No Sila Pancasila Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan

penegakan hak asasi manusia

1. Ketuhanan Yang

Maha Esa

a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai

agama dan kepercayaannya

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan

kepada orang lain

2. Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab

a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban

antara sesama manusia

b. Saling mencintai sesama manusia

c. Tenggang rasa kepada orang lain

d. Tidak semena-mena kepada orang lain

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

f. Berani membela kebenaran dan keadilan

g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan

bangsa lain

3. Persatuan Indonesia a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan,

dan keselamatan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan

negara

c. Cinta tanah air dan bangsa

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air

Indonesia

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan

kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

No Sila Pancasila Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan

Penegakan Hak Asasi Manusia

4. Kerakyatan

yang Dipimpin

oleh hikmat

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/

Perwakilan

a. Mengutamakan kepentingan negara dan

masyarakat

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil

keputusan untuk kepentingan bersama

d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan

musyawarah

e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan

musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang

Maha Esa

5. Keadilan Sosial

bagi Seluruh Rakyat

Indonesia

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

b. Menghormati hak-hak orang lain

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah

f. Rela bekerja keras

g. Menghargai hasil karya orang lain

Tugas Kelompok 1.2

,dentifkasikan cRntRh-cRntRh perilaku yang menunMukkan penghRrmatan

terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan

kehidupan. 7uliskan hasil identifkasi kalian dalam tabel di baZah ini


 Bandingkan

dengan hasil identifkasi kelRmpRk lainnya.

No Lingkungan Contoh Perilaku

1. Keluarga

a. ……………………………………………………………

b. ……………………………………………………………

c. ……………………………………………………………

2. Sekolah

a. ……………………………………………………………

b. ……………………………………………………………

c. ……………………………………………………………

3. Masyarakat

a. ……………………………………………………………

b. ……………………………………………………………

c. ……………………………………………………………

4. Berbangsa dan

Bernegara

a. ……………………………………………………………

b. ……………………………………………………………

c. ……………………………………………………………

C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat

peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan,

penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat

seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena

melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya,

dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki

oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak

ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan

tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat

manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan

ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang

tidak jelas.

 Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang

berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya sebagai berikut.

1) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,

sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai

sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya

dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang

lain.

2) Rendahnya kesadaran HAM

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat

seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai

hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat

munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi

Advertisement

manusia.

3) Sikap tidak toleran

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan

tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap

ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi

kepada orang lain.

b. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong

seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di

antaranya sebagai berikut.

1) Penyalahgunaan kekuasaan

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan

ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga

bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan

di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hakhak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap

penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.

2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap

pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran

HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak

tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para

pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera, karena mereka tidak

menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut,

aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi

contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran

HAM yang oleh masyarakat pada umumnya.

3) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi

bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus

penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus

tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak

sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran

HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata

dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran

lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

Sumber: www.indotekhnoplus.com

Gambar 1.6 Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik merupakan salah satu bentuk

pelanggaran HAM

4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang

mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan

tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan

akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan,

pelecehan, perampokan bahkan pembunuhan.

Tugas Mandiri 1. 3

Faktor-faktor pelanggaran HAM di atas hanya sebagian kecil saja, tentu saja masih

banyak faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya pelanggaran HAM. Oleh

karena itu, coba kalian cari faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya

pelanggaran HAM dengan membaca berbagai macam sumber seperti dari buku,

surat kabar, majalah atau internet. Tuliskan hasil temuan kalian pada tabel di

bawah ini.

A. Faktor Internal

No Faktor Penyebab

Pelanggaran HAM Penjelasan

1.

2.

3.

4.

5.

B. Faktor Eksternal

No Faktor Penyebab

Pelanggaran HAM Penjelasan

1.

2.

3.

4.

5.

2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangundangan mengenai HAM namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik

yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaranpelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan

kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu

disertai dengan kewajiban asasi yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi

orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di

Indonesia.

1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini

24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan

majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya

dinyatakan bebas.

2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996.

Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang

hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan empat

terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan

10 hari.

3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.

Dalam kasus ini 4 (empat) orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer

yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman

4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 – 5 bulan penjara dan

sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 – 6 tahun.

4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini

enam orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II

pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa

tewas.

5. Penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan

hilang (9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum

ditemukan sampai saat ini.).

Tugas Kelompok 1.3

Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, kalian kerjakanlah tugas-tugas berikut

ini.

1. Carilah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam

sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Kemudian lakukan

analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini

kemudian kalian presentasikan di depan kelas.

No Kasus Hak yang

Dilanggar Penyebab Penyelesaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat

tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, coba

kalian identifkasi bentuk pelanggaran +$0 yang terMadi di lingkunganlingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini

dan informasikan kepada teman yang lain.

No Lingkungan Contoh Pelanggaran HAM

1. Keluarga

a. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

b. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

c. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

2. Sekolah

a. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

b. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

c. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

3. Masyarakat

a. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

b. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

c. ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap

nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan

HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu

negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki

suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya

di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia

yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses

penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan

lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada

pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila

pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses

penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum

internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada

setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi

menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat

mempertimbangkan dua hal di bawah ini.

a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara

hukum, sosial, maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apa

pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.

b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada

ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian

menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta

menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan

langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut.

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun

1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pada pasal 75 sampai

dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat

lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35

orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan

oleh presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat

diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.

a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.

b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.

c. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi

manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

d. Memberi saran kepada pihak yang

bermasalah untuk menyelesaikan

sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa

hak asasinya dilanggar boleh melakukan

pengaduan kepada Komnas HAM.

Pengaduan tersebut harus disertai dengan

alasan, baik secara tertulis maupun lisan

dan identitas pengadu yang benar.

Tugas Mandiri 1.4

Selain Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia, di Indonesia juga

terdapat komisi nasional lainnya yang

berkaitan dengan HAM yaitu Komnas

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

Komisi Nasional Anti Kekerasaan

terhadap Perempuan, dan Komite

Nasional Perlindungan Konsumen dan

Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Nah,

tugas kalian adalah mengidentifkasi tugas dan Iungsi dari lembaga-lembaga

tersebut. 7uliskan identifkasi kalian dalam tabel di baZah ini.

No Nama Lembaga Tugas dan Fungsi

1. Komnas Perlindungan

Anak Indonesia

2.

Komisi Nasional Anti

Kekerasaan terhadap

Perempuan

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan

penegakan HAM, Pancasila

mengajarkan hal-hal berikut.

a. Sesungguhnya Tuhan YME

adalah pencipta alam semesta.

b. Manusia adalah makhluk

Tuhan YME yang mendapat

anugerah-Nya berupa

kehidupan, kebebasan, dan

harta milik.

c. Sebagai makhluk yang

mempunyai martabat

luhur, manusia mengemban

kewajiban hidupnya yaitu:

1) Berterima kasih, berbakti,

dan bertakwa kepada-Nya.

2) Mencintai sesama

manusia.

3) Memelihara dan

menghargai hak hidup,

hak kemerdekaan, dan hak

memiliki sesuatu.

4) Menyadari pelaksanaan

hukum yang berlaku.

3.Komite Nasional

Perlindungan Konsumen

dan Pelaku Usaha

4. Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Nasional

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan

HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur

masalah HAM sebagai berikut.

1) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab

XA yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang

lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.

2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai

hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.

3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun

1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah

undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.

5) Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak

yaitu:

a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan

c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak.

6) 0eratifkasi instrumen +$0 internasiRnal selama tidak bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

,nstrumen +$0 internasiRnal yang diratifkasi di antaranya sebagai berikut.

a. .RnYensi -eneZa 12 $gustus 199. 7elah diratifkasi dengan 8ndangUndang RI Nomor 59 Tahun 1958.

b. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political

Rights of Women). 7elah diratifkasi dengan 8ndang-8ndang R, 1RmRr

68 Tahun 1958.

c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (Convention on the Elmination of Discrimination againts

Women). 7elah diratifkasi dengan 8ndang-8ndang R, 1RmRr 7 7ahun

1984.

d. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah

diratifkasi dengan .eputusan Presiden 1RmRr 36 7ahun 1990.

e. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata

Biologis dan beracun serta pemusnahannya (Convention on the Prohibition

of the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological

(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction). Telah

diratifkasi dengan .eputusan Presiden 1RmRr  7ahun 1991.

f. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga

(International Convention Againts Apartheid in Sports). 7elah diratifkasi

dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.

g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or degreeling

Treatment or Punishment). 7elah diratifkasi dengan 8ndang-8ndang R,

Nomor 5 Tahun 1998.

h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO

Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and

Protection of the Rights to Organise). 7elah diratifkasi dengan .eputusan

Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination). Telah

diratifkasi dengan 8ndang-8ndang R, 1RmRr 29 7ahun 1999.

j. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International

Covenant on Civil and Political Rights). 7elah diratifkasi dengan 8ndangUndang RI Nomor 11 tahun 2005.

k. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.) Telah

diratifkasi dengan 8ndang-8ndang R, 1RmRr 12 tahun 200.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun

2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM

berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan

maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan, kepastian

hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering

kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM.

Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya

semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak

muncul pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi

berbagai kasus pelanggaran HAM.

1) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum

dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan

partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para

pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan

pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan

perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan

menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka

menegakkan hukum.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya

berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.

3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik

terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi)

maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

5) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan

dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati

keyakinan dan pendapat masing-masing

b. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya,

sebelum memenuhi apa yang yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses

pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik

dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak

kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan

upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat

dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus

diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.

Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam

kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak

dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan

menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,

sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap

egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun

caranya dapat melanggar hak orang lain.

Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan

salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh

pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah

sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang

selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat

kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,

bangsa, dan negara.

/akukanlah identifkasi cRntRh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai

bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia.

1. Di lingkungan keluarga

a. Meghormati dan menyayangi adik atau kakak

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

2. Di lingkungan sekolah

a. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

3. Di lingkungan masyarakat

a. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu’afa lainnya

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………

4. Di lingkungan bangsa dan negara

a. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku

b. …………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………

Advertisement

Written by Ningsih

hidup adalah yadnya dan tidak ada yadnya yang sia-sia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila