in

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya

kita baru saja selesai mendiskusikan materi pada Bab 3 tentang Kewenangan

Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Selamat kepada kalian

yang sudah menyelesaikan materi Bab 3 dengan hasil yang memuaskan.

Pada Bab 4 ini kalian akan mendalami Harmonisasi pemerintah pusat dan

Daerah, dengan cara memaknai desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks

Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat,

kedudukan dan peran pemerintah daerah dan memaknai hubungan struktural

dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.

Sebelum kalian mendiskusikan lebih mendalam tentang materi di Bab 4 ini,

silakan kalian simak dan cermati artikel berikut.

PERMASALAHAN SUMBER DAYA DAN KEMAMPUAN DAERAH

DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan

nasional pada era reformasi hingga saat ini semakin memperlihatkan relatif

menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk mandiri dari keterikatan

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena ketidakadilan dalam dimensi sosial politik, ekonomi, pendidikan,

hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah yang

ingin mandiri dari pemerintah pusat.

Selain itu realitas pemerataan pembangunan baik pada tingkat pusat sampai

tingkat daerah juga turut memancing aksi-aksi protes dari masyarakat. Daerah yang

memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari sentuhan

pembangunan berkeadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan

sumberdaya alam, tetapi tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya

relatif masih kurang.

Implementasi otonomi daerah kerap menimbulkan berbagai permasalahan

yang di antaranya disebabkan karena perbedaan kesiapan masing-masing daerah

dalam mengimplementasikan otonomi daerah tersebut.

BAB

4

Hubungan Struktural dan

Fungsional Pemerintah

Pusat dan Daerah

Perbedaan jangkauan daerah yang satu dengan yang lain, dari pusat

pemerintahan, terutama ibukota negara menjadikan ketimpangan kemampuan

para personel di pemerintahan daerah bila dibandingkan dengan kemampuan

dan sumberdaya manusia serta kualitas aparatur pemerintah yang jaraknya lebih

dekat dengan pusat pemerintahan.

Selain itu tidak semua daerah di Indonesia merupakan daerah yang memiliki

keunggulan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang menjadi

faktor pendukung utama keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah

yang didukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia akan lebih siap

dibandingkan daerah yang sebaliknya. Bagaimana dengan daerah dimana

Kalian tinggal?

Disarikan dari Buku:

Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya,

Penulis Dr. H. M. Busrizalti

Setelah kalian menyimak dan mencermati artikel tersebut, silakan kalian

diskusikan dengan teman sebangku atau sekelompok. Kemudian tuliskan

komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada artikel tersebut.

Pastikan komentar dan pertanyaan yang kalian tulis ke dalam kolom di bawah

ini berbeda dengan komentar dan pertanyaan yang diajukan kelompok lain.

Tabel 4.1.

Pertanyaan atas Artikel Permasalahan Sumberdaya dan Kemampuan Daerah

dalam Penerapan Otonomi Daerah

No. Pertanyaan

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat di atas, sekaligus

dalam rangka mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

silakan kalian dalami uraian materi berikut ini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 95

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda,

yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi

adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang

desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok

Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang

dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di

daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan

otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan

diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan

penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik

secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi

dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi

ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas

ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata.

Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan

untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas

demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara,

dekonsentrasi merupakan

pelimpahan kewenangan dari alat

perlengkapan negara di pusat

kepada instansi bawahannya

guna melaksanakan pekerjaan

tertentu dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Pemerintah pusat

tidak kehilangan kewenangannya

karena instansi bawahan

melaksanakan tugas atas nama

pemerintah pusat.

Sumber: http://dprd-ntbprov.go.id/dihujaniintrupsi-pada-rapat-paripuran-dprd-ntb/

Gambar 4.1 Setiap kepala daerah wajib

memberikan laporan di depan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) mengenai perkembangan

wilayahnya.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat

kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat

di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan

kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah

dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan

keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3

(tiga) bagian.

1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah

pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah

tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh

rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongangolongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu

dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu,

seperti mengurus irigasi bagi petani.

3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongangolongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan

kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya

adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab

dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badanbadan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar

urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta

tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan

pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi

menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai

perubahan yang terjadi secara cepat.

b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif

dan lebih efisien.

c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 97

d. Satuan-satuan

desentralisasi mendorong

tumbuhnya sikap moral yang

lebih tinggi, serta komitmen

yang lebih tinggi dan lebih

produktif.

Praktiknya, desentralisasi

sebagai suatu sistem

penyelenggaraan pemerintah

daerah memiliki beberapa

kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan desentralisasi, di

antaranya adalah sebagai

berikut.

a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian

wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.

b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah

daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.

d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih

dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara

pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat

segera dilaksanakan.

g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di

tempat masing-masing.

h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada

awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu

sehingga rencana dapat diubah.

i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas,

dan organisasi dapat terbagi-bagi.

Info Kewarganegaraan

Pada hakikatnya pemegang kekuasaan

negara adalah rakyat Indonesia. Indonesia

menganut sistem perwakilan, kekuasaan

yang dimiliki oleh rakyat dilegasikan kepada

pemerintah. Namun demikian, rakyat dapat

mewujudkan dukungannya melalui antara lain

sebagai berikut.

1. Berpartisipasi dalam setiap proses

pengambilan kebijakan dengan cara

menyampaikan aspirasi kita kepada

pemerintah.

2. Mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan

pemerintah

3. Melaksanakan kewjiban sebagai rakyat

Indonesia, seperti kewajiban membayar

pajak, kewajiban mendahulukan

kepentingan negara dibandingkan

kepentingan pribadi/kelompok.

j. Dapat diadakan pembedaan dan

pengkhususan yang berguna bagi

kepentingan-kepentingan tertentu.

k. Desentralisasi secara psikologis

dapat memberikan kepuasan

bagi daerah karena sifatnya yang

langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi,

di antaranya adalah sebagai

berikut.

a. Besarnya badan-badan struktural

pemerintahan yang membuat

struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada

lemahnya koordinasi.

b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan

daerah dapat lebih mudah terganggu.

c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.

d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena

memerlukan perundingan yang bertele-tele.

e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk

memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Coba berikan pendapat atau komentar tentang pelaksanaan

desentralisasi di Indonesia setelah kalian membaca kelemahan dan

kelebihan dari sistem desentralisasi.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi

daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang

dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi

Sumber: http://nanaulana.blogspot.co.id/2012/02/

kenangan-di-sma-negeri-31-jakarta.html

Gambar 4.2 Gedung sekolah merupakan fasiltas

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah

dalam menjalankan desentralisasi dengan

maksimal.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 99

daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

a. C. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah

dibuat dengannya.

b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan

memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri,

menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.

c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau

kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas

karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus

dipertanggungjawabkan.

d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan

dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab

badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari

desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam

rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah

dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi

dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang

sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya

dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,

juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan

dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata,

dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan

menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan

kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah

bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

Tugas Mandiri 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia

No. Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia saat ini? …………………………

2.

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan

untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan otonomi

daerah?

…………………………

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 101

3.

Apa yang akan terjadi jika masyarakat

tidak ikut serta dalam pelaksanaan

otonomi daerah? …………………………

4.

Mengapa pelaksanaan otonomi daerah

oleh oknum pejabat daerah sering

disalahgunakan? …………………………

5.

Mengapa saat ini banyak kepala daerah

yang tersangkut dalam kasus korupsi di

daerahnya? Apa penyebabnya? …………………………

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih

berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai

berikut.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional

Daerah (KND).

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.

c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

INFO KEWARGANEGARAAN

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pengganti

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh

Darussalam.

b. UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua.

c. UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang

Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi daerah di Indonesia..

a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia

tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat

negara (Eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat pada

rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di

antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 103

b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan

desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah

otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat

pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan

beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

1) Dimensi Politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai

fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang

berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.

2) Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.

3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan

pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan

dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan

kondisi obyektif di daerah.

b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan

untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan

untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1. Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan

rakya gunat memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat

kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada

daerah harus merupakan otonomi

yang nyata dan bertanggung

jawab bagi kepentingan seluruh

warga daerah. Pemerintah daerah

berperan mengatur proses

dinamika pemerintahan dan

pembangunan di daerah.

3. Prinsip Penyebaran

Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi.

Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk

kreatif dalam membangun daerahnya.

4. Prinsip Keserasian

Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian

dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.

5. Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah

di daerah, terutama dalam aspek pembangunann dan pelayanan kepada

masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan

kesatuan bangsa.

Tugas Mandiri 4.2

Diskusikan tentang makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di

Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan

desentralisasi.

Info Kewarganegaraan

Untuk memperkaya

pengetahuan kalian tentang

kompetensi ini, kalian dapat

membuka web/Internet/media

sosial atau sumber lainnya berkaitan

dengan Model Pemerintahan

Daerah Di Perancis dan Amerika

Serikat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 105

Tabel 4.3. Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

No. NKRI Rumusan Hasil Diskusi

1. Makna

Desentralisasi

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Makna Otonomi

Daerah

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

3.

Landasan Hukum

Pelaksanaan

Otonomi Daerah

di Indonesia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Kelebihan

Desentralisasi

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………….

5. Kekurangan

Desentralisasi

1. …………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di

Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil

dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi,

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta

dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah

tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak

untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan

sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya

kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat

kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan

sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan

kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan

yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti

perlindungan terhadap hak milik, hak ciipta, hak paten, dan sebagainya.

2) Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa

public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau

oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin

ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga)

fungsi.

a. Fungsi Layanan (Servicing Function)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 107

4) Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi

dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan

pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak

terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan

kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6). Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter

apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif

yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk

membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap

persoalan hidup.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan

yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan

lain sebagai berikut.

a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara

makro.

b. Dana perimbangan keuangan.

c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.

d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya

strategis.

f. Konservasi dan standarisasi nasional.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.

3. Menciptakan demokratisasi.

4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan

nasional.

5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal

maupun nasoinal.

 Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan

kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan

negara.

2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.

3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum

tersebut berskala nasional.

4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih,

mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas

tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga

nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.

5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional

maupun lokal.

6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan

kondisi daerahnya.

7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara

terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga

sendiri.

Tugas Mandiri 4.3

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran

pemerintah pusat, coba diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal

sebagai berikut.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat

dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 109

Tabel. 4.4. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

No NKRI Rumusan Hasil Diskusi

1 Makna Pemerintah

Pusat

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

2

Fungsi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

1 ……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………

3 Kewenangan

Pemerintah Pusat

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerahdaerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan

kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

Setiap daerah dipimpin oleh

kepala pemerintah daerah yang

disebut kepala daerah. Kepala

daerah untuk provinsi disebut

gubernur, untuk kabupaten

disebut bupati dan untuk kota

adalah walikota. Kepala daerah

dibantu oleh satu orang wakil

kepala daerah, untuk provinsi

disebut wakil gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota yang

dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas,

wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil

pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur

menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas

dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan

kabupaten dan kota.Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat

sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (medebewind) adalah keInfo Kewarganegaraan

Seorang pejabat pusat atau daerah

dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. pejabat negara lainnya sesuai

dengan peraturan perundangundangan;

2. komisaris atau direksi pada

perusahaan negara atau perusahaan

swasta; atau

3. pimpinan organisasi yang dibiayai

dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 111

ikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah

yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas

pembantuan (medebewind) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam

menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan

merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan

yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah

otonom.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom

memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan

kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.

3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah

otonom saja.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan

otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana

kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan

secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembagian urusan

pemerintahan, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa pemerintahan

daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan menjadi urusan

pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

Sumber: http://nooreva.deviantart.com/art/

Indonesian-farmer-121043694

Gambar 4.3 Pertanian merupakan

pendapatan daerah yang harus

dikelola dengan baik agar dapat

menyejahterakan para petani

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5. Penanganan bidang kesehatan.

6. Penyelenggaraan pendidikan.

7. Penaggulangan masalah sosial.

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

10. Pengendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidangbidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan

perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman

modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional,

sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan

perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi

publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah,

kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta

penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban

untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang

meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.

i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 113

k) Melestarikan lingkungan hidup.

l) Mengelola administrasi kependudukan.

m) Melestarikan nilai sosial budaya.

n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek

pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa

pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari

3 tiga indikasi berikut.

a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik

berskala lokal maupun nasional.

b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk

Indonesia secara adil dan merata.

c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator

di atas, aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap -sikap

sebagai berikut.

1) Kapabilitas (kemampuan aparatur),

2) Integritas (mentalitas),

3) Akseptabilitas (penerimaan), dan

4) Akuntabilitas ( kepercayaan dan tanggung jawab).

Tugas Kelompok 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran

pemerintah daerah, diskusikan dengan teman satu kelompok tentang hal-hal

sebagai berikut.

Tabel 4.5. Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

No. NKRI Rumusan Hasil Diskusi

1. Makna Pemerintah

Daerah

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Kewenangan

Pemerintah Daerah

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Prasyarat Aparatur

Pemerintah Daerah

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi Khusus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah

Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY).

a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat

khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang

penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 115

terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007,

beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, di

antaranya adalah sebagai berikut.

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai

ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai

daerah otonom pada tingkat provinsi.

3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/

perwakilan lembaga internasional.

4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan

kabupaten administrasi.

5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125%

(seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori

jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undangundang.

6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut

kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur

mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam

acara kenegaraan.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Monument_(Indonesia)

Gambar 4.4 Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai

Ibu Kota Negara dan Daerah Khusus.

7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta

sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan

DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang

mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan

kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan

hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan

tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan

keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam

sejarah perjuangan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012,

keistimewaan DIY meliputi (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan,

tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (b) kelembagaan

Pemerintah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata

cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan

wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan

Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati

Paku Alam yang bertahta.

Sumber: http://bit.ly/1JevLiN

Gambar 4.5 Kraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia

yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan asing.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 117

c. Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah NAD menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa

diberikan kepada NAD dengan Keputusan Perdana Menteri Republik

Indonesia Nomor 1/Missi/1959.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh

Darussalam, keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan

beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya

di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama,

penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam,

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi

muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, peran ulama dalam penetapan

kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Raya_Baiturrahman

Gambar 4.6 Mesjid Raya Nanggroe Aceh Darussalam merupakan tempat

kebanggaan rakyat aceh dan mengalami sedikit kerusakan ketika terjadi bencana

Tsunami.

Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi

penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan

syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan

hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang

bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas

serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, dan

peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan

kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan

madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti

standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan

bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan

pemerintah kabupaten/kota.

d. Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus

yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsiprovinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua adalah sebagai berikut.

1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang

dilakukan dengan kekhususan.

2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta

pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Sumber: http://bit.ly/1n7aJIB

Gambar 4.7 Pertambangan Freeport merupakan pertambangan terbesar di

dunia yang berada di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam

pertambangan ini sebagai pegawai dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat

Papua.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 119

3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciriciri sebagai berikut.

a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui

keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya

untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada

khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan

berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan,

pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat

langsung bagi masyarakat.

c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan

jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis

Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang

diberikan kewenangan tertentu.

3. Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi

adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak

berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke

dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurangkurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan

daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan,

jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah

dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan

yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena

itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing

daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman

pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris

daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas

daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD

mempunyai tugas berikut.

a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.

c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas

daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan,

kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan

dipimpin oleh seorang camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang bupati atau wali kota

untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

Kelurahan dibentuk di wilayah

kecamatan dengan Peraturan

Daerah berpedoman pada Peraturan

Pemerintah. Kelurahan dipimpin

oleh lurah yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan

dari bupati/walikota.

Sumber: https://www.triptrus.com/

destination/843/gedung-sate

Gambar 4.8 Gedung Sate merupakan

gedung peninggalan zaman Belanda

yang masih tetap kokoh berdiri dan

sekarang dijadikan pusat pemerintahan

Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 121

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD

adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan,

komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat

kelengkapan lain yang diperlukan.

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang

mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang

mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang

setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu

memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa Peraturan

Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah

dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing

sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang

sifatnya saling mendukung. Bukan merupakan lawan ataupun pesaing

dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh

suara lebih dari 50  % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan

sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi,

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh

suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan

calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon

terpilih.

Apabila tidak ada yang mencapai 25  % (dua puluh lima persen) dari

jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh

pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran

kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas

nama presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati

atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama presiden

dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota.

6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat

persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan

Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan

Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Sumber: http://mustafa-loekman.com/index.php/image-gallery/animals

Gambar 4.9 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana masyarakat untuk

belajar pendidikan politik dengan cara menyampaikan pilihannya tanpa pengaruh

orang lain atau golongan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 123

Peraturan daerah berlaku setelah

diundangkan dalam lembaran

daerah. Perda disampaikan kepada

pemerintah pusat paling lama 7

(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Perda yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang

lebih tinggi dapat dibatalkan

oleh pemerintah pusat. Untuk

melaksanakan peraturan daerah,

kepala daerah menetapkan

peraturan kepala daerah dan atau

keputusan kepala daerah. Peraturan

kepala daerah dan atau keputusan

kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,

Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan

Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perda

dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita

daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah

dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,

dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara

Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada

setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber

keuangan daerah.

Info Kewarganegaraan

Pembentukan daerah dapat

berupa penggabungan beberapa

daerah atau bagian daerah yang

bersandingan atau pemekaran

dari satu daerah menjadi dua

daerah atau lebih. Penghapusan

dan penggabungan daerah

beserta akibatnya ditetapkan

dengan undang-undang. Untuk

menyelenggarakan fungsi

pemerintahan tertentu yang

bersifat khusus bagi kepentingan

nasional, Pemerintah dapat

menetapkan kawasan khusus

dalam wilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai

berikut.

1) Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan

pemerintah yang diserahkan.

2) Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi

daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber

daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.

3) Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumbersumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat

penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan

pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden

sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan

keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali

kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari

kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat

perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan

pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai

pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumbersumber keuangan berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum,

dan dana alokasi khusus.

3. Pendapatan daerah lain yang sah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 125

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari

penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas

nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri

Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik

swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan

pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah

dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui

bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan

Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum

Sumber: http://www.bisnis-jabar.com

Gambar 4.10 Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau

kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan

oleh masyarakat di wilayah tersebut.

ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga hari disampaikan kepada

gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan

dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh

Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara

yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah

daerah. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan,

fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.

Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan

wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah

daerah.

Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui

pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah

hirarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi

dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas,

dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

1) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi

negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.

2) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan

secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas

dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola

oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta

kemampuan daerah masing-masing.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 127

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan

ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembagalembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat di lihat pada

bagan berikut.

Bagan Hubungan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber: Martin Jimung,M.Si (2005:175)

2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki

hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan

tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional

adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk

mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan

kemampuan daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan

merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan

daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota

diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian

hubungan antarsusunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan

kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Sumber: http://bit.ly/23bNVbA

Gambar 4.11 Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah

harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 129

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang

meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,

dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber

daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi

dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Written by Ningsih

hidup adalah yadnya dan tidak ada yadnya yang sia-sia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika