in

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Pada pokok bahasan ini, kalian

akan mempelajari Bab Tiga dari buku ini. Setelah mempelajari bab sebelumnya,

tentu pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut

tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku yang semakin baik.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembagalembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis

kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Coba kalian amati gambar 3.1.

Tahukah kalian gambar apakah itu? Gedung tersebut adalah gedung MPR/

DPR RI, merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota

DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara yang hak

dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat

bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan

BAB

3

Kewenangan Lembaga-Lembaga

Negara Menurut UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber: http://www.primaironline.comimages_content200994Gedu.bmp

Gambar 3.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat

bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan

rakyat Indonesia.

kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai

cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai

kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah

negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan

untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian

sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun

1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di

orde lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan

monotafsir terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik

Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia

menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat

Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem

politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik

untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem

dan politik. Menurut Pamudji,sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan halhal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan

yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira,sistem

diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau

elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam

keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan

dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun

output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur

tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang

berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik

diartikan sebagai siyasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 71

politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya

adalah sebagai berikut.

a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan

seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial,

melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua

hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian

melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan

kewenangan.

c. Jack C. Plano, mengartikan sistem

politik sebagai pola hubungan

masyarakat yang dibentuk

berdasarkan keputusan-keputusan

yang sah dan dilaksanakan dalam

lingkungan masyarakat tersebut.

d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat

bahwa sistem politik merupakan

berbagai macam kegiatan dan

proses dari struktur dan fungsi

yang bekerja dalam suatu unit dan

kesatuan yang berupa negara atau

masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas,

secara umum sistem politik dapat

diartikan sebagai keseluruhan

kegiatan politik di dalam negara atau

masyarakat yang mana kegiatan

tersebut berupa proses alokasi nilainilai dasar kepada masyarakat dan

menunjukkan pola hubungan yang

fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk

masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan

kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi

maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk

Info Kewarganegaraan

Secara umum ciri-ciri sistem

politik antara lain adalah

sebagai berikut.

1. Memiliki tujuan.

2. Mempunyai komponenkomponen.

3. Tiap komponen memiliki

fungsi-fungsi yang berbeda.

4. Adanya interaksi antara

komponen satu dengan

yang lainnya.

5. Adanya mekanisme kerja

(pengaturan struktur kerja

dalam sistem politik).

6. Adanya kekuasaan,

kekuasaan untuk mengatur

komponen dalam sistem

atau di luar sistem. Tiap

komponen memiliki

kekuasaan, namun

tingkatannya berbeda-beda.

7. Adanya kebudayaan politik

(terdapat prinsip-prinsip dan

pemikiran) sebagai tolok

ukur dalam pengembangan

sistem tersebut.

tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output

berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh

masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi

masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan

dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh

kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistemsistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang

membedakan dengan sistem sosial yang lain.

a. Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat.

b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan

fisik.

c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima

secara sah.

d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas

dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas

dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam

menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur

lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur

politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponenkomponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya

terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas

kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia

pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara

dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain

suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang

terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur

dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 73

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam

masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok

tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut

serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di

Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang

politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan

proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi

pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata

lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur

politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi

kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat

empat kekuatan sebagai berikut.

a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok

Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak

dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,

bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik

biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita

politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.

b. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang

mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok

kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya

untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas

partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah

Sumber: http://www.agungdodypamungkas.wordpress.com

Gambar 3.2 Partai politik merupakan salah satu

pendidikan politik bagi masyarakat.

satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri).

Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok

kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada

masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari

kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat

dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan

sebagainya.

c. Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan

mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa

undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah

sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok

ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan

pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka.

Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan

sebagainya.

d. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik

dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara

tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada

umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak

seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya.

Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan

informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

Tugas Mandiri 3.1

Coba kalian tuliskan peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan

infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 75

Tabel 3.1

Peranan Organisasi Infrastruktur

No Organisasi Infrastruktur Contoh Peranannya

1 Partai Politik

2 Kelompok Kepentingan

3 Kelompok Penekan

4 Media Komunikasi Politik

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI

Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai

konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai

tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan

dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor

42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009

tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK,

Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi

negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

4. Presiden/Wakil Presiden

5. Mahkamah Agung

6. Mahkamah Konstitusi

7. Komisi Yudisial

8. Badan Pemeriksa Kekuangan

Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga

negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah

sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).

b. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah

sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).

c. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.

d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan

menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan

hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3).

e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22

tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sumber: http://www.pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com

Gambar 3.3 Skema lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam

supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai

berikut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 77

2. Presiden

a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu

pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.

1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan

Pasal 20)

2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))

3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara

(Pasal 10)

4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)

5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan

pertimbangan DPR (Pasal 13)

7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

MA (Pasal 14 ayat (1))

8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

DPR (Pasal 14 ayat (2))

9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)

10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)

11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)

12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun

1945).

b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan

pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/

pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

(Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5. Mahkamah Agung (MA)

a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman

di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945).

b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun

1945).

c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

(Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi

a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :

1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI

Tahun 1945

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

3) Memutus pembubaran partai politik.

Sumber: http://www.bisnis. liputan6.com

Gambar 3.4 Badan Pemeriksa Keuangan merupakan

lembaga mandiri yang mempunyai tugas khusus

memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 79

4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945)

5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945).

b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan

MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7. Komisi Yudisial (KY)

a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR

(Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim

(Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu

dari setiap provinsi.

b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.

c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang

bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).

d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

Tugas Mandiri 3.2

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Sistem Pemerintahan Republik

Indonesia, lengkapi tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

No Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

1 Landasan Hukum

Lembaga Negara di Indonesia

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2 Penjabaran Trias Politika dalam

Sistem Pemerintahan RI

1. Legislatif

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

2. Eksekutif

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

3. Yudikatif

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhirakhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama

dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat,

hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 81

Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok

yang bersifat sinergis.

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada

suatu periode tertentu.

2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.

3. Unsur warga masyarakat (stakeholders).

Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk

pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalahmasalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang

sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki

sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,

terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan

sosio-ekonomi.

b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan

masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang

berkualitas.

c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk

mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam

kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

d. Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga

elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas,

harmoni, dan kerja sama.

e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis

antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan

dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut.

1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah

mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.

2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan

pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.

3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya,

pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat

yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau

rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokat atau politisi.

5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan

dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada

penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.

6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan

undang-undang (RUU).

7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam

menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan

beberapa persyaratan sebagai berikut.

a) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara

lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di

lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi

administrasi pemerintah.

b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang

baik.

d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap

berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah

maupun dari elemen swasta serta LSM.

e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya,

sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information)

keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan

yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya

tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata

pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83

Tugas Mandiri 3.3

Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri

tata kelola pemerintah yang baik.

Tabel 3.3

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No Ciri-Ciri Tata Kelola Pengertiannya

1 Demokratis Menjalankan tata pemerintahan secara

terbuka terhadap kritik dan kontrol dari

rakyat

2 Komunikatif

3 Penguatan Diri Sendiri

4 Keseimbangan Kekuatan

5 Independensi

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik.

Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok

orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya

dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik

adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung

bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau

tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik

secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan

dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang

akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai

bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya

partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang

Sumber: http://www.metrotvnews.com

Gambar 3.5 Salah satu bentuk kegiatan

partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik

adalah ikut serta memilih dalan pemilihan umum.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang

sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik

jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.

2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan

masyarakat.

3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.

4. Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.

5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan

bagaimana sebuah institusi bekerja.

6. Dapat menerima perbedaan pendapat.

7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang

dihadapi bangsa.

8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan

negara dan bangsanya.

9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan

penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan

kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.

10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan,

keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai

warga masyarakat dan warga negara.

pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan

kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus

dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran

politik tinggi dan baik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 85

11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.

12. Membangun budaya politik yang demokratis.

13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.

14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.

15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan

cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai

masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara,

baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas

pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun

informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat.

Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang

berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan

nilai dan norma yang berlaku.

a. Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai

berikut.

1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler

seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.

2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau

organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.

3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan

kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa

ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa

yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik

yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuanketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

1) Pancasila.

2) Undang-Undang Dasar RI 1945.

3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

b. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung

dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai

berikut.

1) Forum warga.

2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan

sebagainya.

3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan

sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang

mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian

pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga

perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan

sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan

aturan dan norma-norma sebagai berikut.

1) Pancasila dan UUD RI 1945.

2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang

HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.

3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan

RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.

4) Norma-norma sosial yang berlaku.

c. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat

kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.

2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).

3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 87

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui

penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik,

organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan

mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati

ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

1) Pancasila.

2) UUD NRI 1945.

3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI

Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum dan sebagainya.

4) Peraturan Pemerintah.

5) Keputusan Presiden.

6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran

serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga

negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam

bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara

dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya

dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Written by Ningsih

hidup adalah yadnya dan tidak ada yadnya yang sia-sia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah