in

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang

sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur

konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata

lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Pemerintahlah mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga

keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang

kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh

setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan

yang lainnya. Dalam arti sempit Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga

eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga

Pemerintahan Non-Kementerian. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah

dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi

kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak

maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu?

Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan

seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakantindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika

kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk

belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar

atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah.

Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh

terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran

dari guru. Di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3

wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, artinya setiap

tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang

berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari

kekuasaan yang dimiliki oleh sesorang atau lembaga. Apakah negara juga

mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan,

karena pada dasarnya negara merupakan organisasai kekuasaan. Dengan

kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan

negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya

untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Apa saja kekuasaan

negara itu? Kekuasaan negara

banyak sekali macamnya.

Menurut John Locke

sebagaimana dikutip oleh

Riyanto (2006:273) bahwa

kekuasaan negara itu dapat

dibagi menjadi tiga macam

kekuasaan sebagai berikut.

a. Kekuasaan legislatif,

yaitu kekuasaan untuk

membuat atau membentuk

undang-undang.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran

terhadap undang- undang.

c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan

luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan

negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273).

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk

undang-undang.

Sumber: http://www.bintarwicaksono.blogspot.com

Gambar 1.2 Ketua RT/RW mempunyai

kekuasaan atas wilayahnya dengan

melaksanakan sistem keamanan lingkungan

(Siskamling), agar masyarakat tetap aman.

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu

kekuasaan untuk melaksanakan

undang-undang.

c. Kekuasaan yudikatif,

yaitu kekuasaan untuk

mempertahankan undangundang, termasuk kekuasaan

untuk mengadili setiap

pelanggaran terhadap undangundang.

Pendapat yang dikemukakan

oleh Montesquieu merupakan

penyempurnaan dari pendapat

John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam

kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri

sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan

Trias Politika.

Tugas Mandiri 1.1

Setelah membaca uraian di atas, coba kalian uraiakan dalam satu paragraf

mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian pada

teman yang lainnya. Pentingnya kekuasaan negara ………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan

kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan

dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut

perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan

keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain,

kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu

orang saja.

Sumber: http://www.leonardooh.wordpress.com

Gambar 1.3 John Locke adalah tokoh

politik dan Bapak Liberalisme.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu?

Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan

kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of

power) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama

lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah

dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan

kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga

legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu

sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama.

Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara

yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam

mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagibagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak

dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian

itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian

ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sumber: http://www.yanuarimarwanto.wordpress.com

Gambar 1.4 Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan

(distribution of power). Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai

dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia?

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian

kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan

secara horisontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

6 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaan

menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan

yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan

pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembagalembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat

pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud

adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri

atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam

kekuasaan negara.

1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan

menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undangundang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini

dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar.”

3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7

menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri.”

6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di

Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah

berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara

Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung

antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil

Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian

kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan

antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan

8 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian

kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi

dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah

berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan

oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan

pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan

dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi

dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi

dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan

wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi

dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan

pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter

dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Tugas Kelompok 1.1

Lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara

yang tercantum dalam tabel. Untuk melakukan kegiatan ini, kalian bisa membaca

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundangundangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 9

No Nama Lembaga Negara Dasar Hukum Tugas dan Wewenang

1.

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

2. Dewan Perwakilan

Rakyat

3. Dewan Perwakilan

Daerah

4. Presiden

5. Mahkamah Agung

6. Mahkamah Konstitusi

7. Komisi Yudisial

8. Badan Pemeriksa

Keuangan

9. Bank Indonesia

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem

pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan

presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat,

karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat

banyak. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini!

10 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Tabel 1.1

Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Presiden Republik

Indonesia sebagai Kepala Negara

Kewenangan Presiden Republik

Indonesia sebagai Kepala

Pemerintahan

a. Memegang kekuasaan yang

tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan

Udara (Pasal 10).

b. Menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan

DPR (Pasal 11 Ayat 1).

c. Membuat perjanjian internasional

lainnya dengan persetujuan DPR

(Pasal 11 Ayat 2).

d. Menyatakan keadaan bahaya

(Pasal 12).

e. Mengangkat duta dan konsul.

Dalam mengangkat duta, Presiden

memperhatikan pertimbangan DPR

(Pasal 13 Ayat 1 dan 2).

f. Menerima penempatan duta

negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR

(Pasal 13 Ayat 3).

g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung

(Pasal 14 Ayat 1).

h. Memberi amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan

pertimbangan DPR

(Pasal 14 ayat 2).

a. Memegang kekuasaan

pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).

b. Mengajukan Rancangan Undang

Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat

1).

c. Menetapkan Peraturan Pemerintah

(Pasal 5 ayat 2).

d. Membentuk suatu dewan

pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada presiden

(Pasal 16).

e. Mengangkat dan memberhentikan

menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2).

f. Membahas dan memberi

persetujuan atas RUU bersama DPR

serta mengesahkan RUU (Pasal 20

ayat 2 dan 4).

g. Menetapkan peraturan pemerintah

sebagai pengganti undang-undang

dalam kegentingan yang memaksa

(Pasal 22 ayat 1).

h. Mengajukan RUU APBN untuk

dibahas bersama DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD

(Pasal 23 ayat 2).

i. Meresmikan keanggotaan

BPK yang dipilih DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD

(Pasal 23F ayat 1).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11

i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan yang diatur

dengan undang-undang (Pasal 15).

j. Menetapkan hakim agung dari

calon yang diusulkan Komisi

Yudisial dan disetujui DPR

(Pasal 24A ayat 3).

k. Mengangkat dan memberhentikan

anggota Komisi Yudisial dengan

persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).

l. Mengajukan tiga orang calon

hakim konstitusi dan menetapkan

sembilan orang hakim konstitusi

(Pasal 24 C ayat 3).

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin

dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk

membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia

dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya

melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara

yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini

dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan

kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara

tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang

organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur

semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok,

fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan,

12 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

pemisahan atau penggantian, pembubaran/penghapusan kementerian,

hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah

non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan

pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah

dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala

nasional.

c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan kata

lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian

negara adalah sebagai berikut.

a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi

urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama,

hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,

pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 13

informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

kelautan, dan perikanan.

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan

sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan

pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan

usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu

pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah,

pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan,

dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Tugas Mandiri 1.2

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai namanama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini.

Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Nama Presiden dan Nama Kabinet

Presiden Ke- Nama Presiden Nama Kabinet

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan

kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah,

supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca

kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan pada pokok bahasan ini.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian,

jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan

urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal

kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik

Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang

ditanganinya.

a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/

nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1) Kementerian Dalam Negeri

2) Kementerian Luar Negeri

3) Kementerian Pertahanan

b. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggarakan urusan

tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian

tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang

lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1) Kementerian Agama

2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3) Kementerian Keuangan

4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6) Kementerian Kesehatan

7) Kementerian Sosial

8) Kementerian Ketenagakerjaan

9) Kementerian Perindustrian

10) Kementerian Perdagangan

11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 15

13) Kementerian Perhubungan

14) Kementerian Komunikasi dan Informatika

15) Kementerian Pertanian

16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17) Kementerian Kelautan dan Perikanan

18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

19) Kementerian Agraria dan Tata Ruang

c. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi

perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan

barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang

menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,

dan sinkronisasi program pemerintah.

1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara

4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5) Kementerian Pariwisata

6) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7) Kementerian Pemuda dan Olahraga

8) Kementerian Sekretariat Negara

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada

juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan

koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup

tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas beberapa kementerian

sebagai berikut.

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

a) Kementerian Dalam Negeri

b) Kementerian Hukum dan HAM

16 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

c) Kementerian Luar Negeri

d) Kementerian Pertahanan

e) Kementerian Komunikasi dan Informatika

f) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

a) Kementerian Keuangan

b) Kementerian Ketenagakerjaan

c) Kementerian Perindustrian

d) Kementerian Perdagangan

e) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Advertisement

f) Kementerian Pertanian

g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

h) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara

j) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

a) Kementerian Agama;

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

d) Kementerian Kesehatan;

e) Kementerian Sosial;

f) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

g) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

dan

h) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

b) Kementerian Perhubungan

c) Kementerian Kelautan dan Perikanan

d) Kementerian Pariwisata

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 17

Tugas Mandiri 1.3

Nah, setelah kalian membaca materi pembelajaran di atas, coba kalian

kelompokkan kementerian negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya.

Tuliskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Nama Kementerian dan Tugasnya

No Kementerian

Koordinator Nama Kementerian Tugasnya

1. Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan

2. Bidang Perekonomian

3.

Bidang Pembangunan

Manusia dan

Kebudayaan

4. Bidang Kemaritiman

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya

Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah NonKementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu

presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung

jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat

menteri yang terkait.

18 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Keberadaan LPNK diatur

oleh Peraturan Presiden

Republik Indonesia, yaitu

Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah

Non-Departemen. Berikut ini

Daftar Lembaga Pemerintah

Non -Kementerian yang ada di

Indonesia.

1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Badan Informasi Geospasial (BIG).

3) Badan Intelijen Negara (BIN).

4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di

bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

9) Badan Narkotika Nasional (BNN).

10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI).

13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi

Menteri Kesehatan.

Sumber: http://www.tempo.com

Gambar 1.5 Badan Narkotika Nasional (BNN)

merupakan salah satu lembaga negara non

kementrian yang tugasnya, yaitu di bidang

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap psikotropika, prekursor,

dan bahan adiktif lainnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 19

14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah

koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.

17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah

koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),di bawah

koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam

Negeri.

20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian.

21) Badan SAR Nasional (BASARNAS).

22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset

dan Teknologi.

23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri

Riset dan Teknologi.

24) Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian.

25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi

Menteri Riset dan Teknologi.

27) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah

koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

30) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan.

31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah

koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas Kelompok 1.2

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan paraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah NonKementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang

telah disebutkan. Tulislah hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4

Identifikasi Tugas danFungsi dari

Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

No

Nama Lembaga

Pemerintah NonKementerian

Tugas dan Fungsi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang

saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara

tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan

bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah

konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup

dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 21

apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian

nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai

tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu

kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk

ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang

bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam

Pembukaan UUD 1945 merupakan

landasan bangsa Indonesia yang

mengandung tiga tata nilai utama, yaitu

dimensi spiritual, dimensi kultural, dan

dimensi institusional. Dimensi spiritual

mengandung makna bahwa Pancasila

mengandung nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha

Esa sebagai landasan keseluruhan nilai

dalam falsafah negara. Hal ini termasuk

pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang

Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan

landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar

negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus

sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan

Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan

pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan

bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan

hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan

tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap

peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi

oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan

tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila

Info Kewarganegaraan

Nilai-Nilai Pancasila

dijabarkan dalam setiap

peraturan perundangundangan yang telah ada,

baik itu ketetapan, keputusan,

kebijakan pemerintah, programprogram pembangunan dan

peraturan-peraturan lain yang

pada hakikatnya merupakan

penjabaran nilai-nilai dasar

Pancasila.

22 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak

melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan

korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai

spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama

ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi

nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi

dalam tata kelola pemerintahan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia,

dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam

permusayaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi

kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung

nilai pengakuan terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam

membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua

tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya

jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945.

Tiga nilai utama yang tertuang

dalam Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945 tersebut di atas harus

senantiasa menjadi pertimbangan

dan perhatian dalam sistem

dan proses penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

bangsa. Pancasila sebagai

falsafah bangsa dalam bernegara

merupakan nilai hakiki yang

harus termanisfestasikan dalam

simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai

pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,

nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan

dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan

utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung

makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan

Sumber: http://www.kompasiana.com

Gambar 1.6 Nilai dan Sila dalam

Pancasila harus menjiwai dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 23

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi

perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas

hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar

tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang

sudah digariskan.

3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai

hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna

nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan

mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus

berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang

Maha Esa.

2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan

beribadah menurut agamanya.

3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan

memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama,

toleransi antarumat dan dalam beragama.

6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman

warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk

Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.

2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini

juga bersifat universal.

3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini

berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan

peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan

hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena

Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

1) Nasionalisme

2) Cinta bangsa dan tanah air

3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan

perbedaan warna kulit.

5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.

d.Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu

pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara

bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi

simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara

bulat.

3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang

perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat

sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara

Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan

berkelanjutan.

2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi

kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat

bekerja sesuai dengan bidangnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 25

Refleksi

Setelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara

kita, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap proses

penyelanggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan. Sikap

positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan

keluarga. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan

di berbagai lingkungan kehidupan.

No

Bentuk Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Di Lingkungan

Keluarga

Di Lingkungan

Sekolah

Di Lingkungan

Masyarakat

1

2

3

4

5

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini

adalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, kementerian

negara, dan pemerintahan daerah.

2. Intisari Materi

a. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia

adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi terdapat perbedaan

dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum

dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dengan

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah

perubahan.

26 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian

kekuasaan bukan pemisah kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita

dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal (pembagian kekuasaan

negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal

(pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah/provinsi/kabupaten/kota).

c. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam

melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin

oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.

d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan

wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan

daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.

e. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki

yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa,

lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam

praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

Penilaian Diri

Penyelenggaraan pemerintahan negara baik di tingkat pusat maupun daerah,

tidak akan efektif apabila tidak didukung secara aktif oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap

penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, salah satunya adalah dengan

mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan pemerintah. Berikut ini

terdapat beberapa indikator perilaku yang mencerminkan salah satu bentuk

dukungan terhadap pemerintah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 27

Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan

kenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

No

Contoh Indikator Pemahaman

terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan

Ya Tidak Alasan

1

Mengetahui nama-nama

lembaga tinggi negara yang

ada di Indonesia.

2

Memahami tugas dan fungsi

dari setiap lembaga tinggi

negara.

3

Mengetahui nama-nama

pimpinan/ketua lembagalembaga tinggi negara selain

lembaga kepresidenan.

4

Mengenal nama-nama

Kementerian Negara

Republik Indonesia.

5

Mengetahui nama-nama

menteri yang memimpin

kementerian negara.

6 Memahami tugas dan fungsi

setiap kementerian negara.

7

Mengetahui perbedaan

kewenangan pemerintah

daerah.

8

Mengenal batas-batas wilayah

provinsi dan kabupaten/kota

tempat tinggal.

9

Mengetahui peraturan daerah

yang diberlakukan di daerah

tempat tinggal.

10

Mengetahui nama-nama

lembaga daerah yang ada di

provinsi dan kabupaten/kota

tempat kita tinggal.

28 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

11

Mengetahui nama gubernur/

wakil gubernur dan bupati/

wakil bupati atau walikota/

wakil walikota .

12

Mengetahui hari ulang tahun

kabupaten/kota tempat kita

tinggal.

13 Berpartisipasi dalam kegiatan

kerja bakti.

14 Membayar retribusi parkir.

15

Mengkritisi setiap kebijakan

pemerintah pusat atau

pemerintah daerah.

Apabila jawaban sebagian besar menjawab “tidak” pada kolom indikatorindikator tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan

perilaku serta meningkatkan wawasan kalian mengenai Pemerintahan

Negara Republik Indonesia.

Advertisement

Written by Ningsih

hidup adalah yadnya dan tidak ada yadnya yang sia-sia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Soal Agama Hindu Kelas 9 Semester Genap

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara